POLIANDRI SEBAGAI FENOMENA SOSIO - KEAGAMAAN: STUDI KASUS TENAGA KERJA WANITA DI KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

Abstract

Fenomena migrasi tenaga kerja wanita (TKW) di wilayah pedesaan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga melahirkan persoalan sosio-keagamaan yang kompleks, salah satunya praktik poliandri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik poliandri sebagai fenomena sosio-keagamaan di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan menelaah bentuk praktik, faktor penyebab, serta dampak hukum, sosial, dan psikologis yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri berlangsung secara laten melalui perkawinan siri tanpa pemutusan ikatan perkawinan pertama secara hukum. Praktik ini dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi, hambatan administratif perceraian dan perkawinan resmi, serta rendahnya literasi hukum dan pemahaman fiqh munākaḥāt. Dampak poliandri bersifat multidimensional, meliputi ketidakabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, kerentanan hukum perempuan dan anak, stigma sosial, serta tekanan psikologis. Temuan ini menegaskan bahwa poliandri merupakan fenomena sosio-keagamaan yang lahir dari interaksi faktor struktural dan kultural, sehingga penanganannya menuntut pendekatan komprehensif dan kontekstual.

The migration of female migrant workers (TKW) in rural areas not only contributes to household economic resilience but also generates complex socio-religious problems, one of which is polyandry. This study aims to examine polyandry as a socio-religious phenomenon in Maesan District, Bondowoso Regency, focusing on its practices, underlying factors, and legal, social, and psychological impacts. Employing a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using Miles and Huberman’s interactive analysis model with source and method triangulation to ensure validity. The findings reveal that polyandry is practiced latently through unregistered marriages (nikah siri) without legally dissolving the first marriage. This practice is driven by economic vulnerability, administrative barriers in divorce and official marriage procedures, and limited legal literacy and understanding of Islamic family law (fiqh munākaḥāt). Polyandry produces multidimensional consequences, including the invalidity of marriage under Islamic and state law, the loss of legal protection for women and children, social stigma, and psychological pressure. This study concludes that polyandry should be understood not merely as a violation of religious norms, but as a socio-religious phenomenon shaped by structural poverty, female labor migration, and weak internalization of Islamic family law.